Updates.
JAKARTA – Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, untuk merancang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang kokoh berlandaskan data akurat. Langkah kolaboratif ini bukan sekadar penyusunan dokumen, melainkan komitmen untuk mewujudkan implementasi yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kami tidak hanya menyusun dokumen kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi nyata di lapangan. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membangun keluarga tangguh, ” ujar Rektor UMJ, Ma’mun Murod, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMJ ditunjuk sebagai motor penggerak utama dalam proses penyusunan GDPK. Peran aktif ini mencakup pelaksanaan kajian akademik mendalam dan pendampingan teknis yang komprehensif, termasuk analisis tren data kependudukan serta dinamika sosial ekonomi di Kabupaten Pulau Taliabu. Seluruh temuan dari kajian ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan strategi pembangunan kependudukan yang berkeadilan dan mengedepankan partisipasi masyarakat.
Ma’mun Murod menegaskan bahwa kerja sama ini melampaui ranah akademis semata. Ia menekankan adanya unsur pendampingan kemanusiaan yang kuat, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan keluarga dan aspek sosial masyarakat.
“Kebijakan keluarga harus berangkat dari nilai masyarakat setempat agar memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan. Kolaborasi ini memastikan kebijakan daerah memiliki dampak sosial nyata dan terukur, ” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pulau Taliabu, Sashabilla Widya Mus, menyambut baik dukungan akademik yang diberikan UMJ. Ia menyoroti betapa krusialnya peran perguruan tinggi dalam memastikan setiap kebijakan daerah dapat berjalan konkret, didukung oleh desain kependudukan yang ilmiah, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
“Melalui pendampingan dari FKM UMJ, kami memperoleh gambaran GDPK yang terarah, terencana, terukur, dan berkelanjutan, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, ” ungkapnya.
Sashabilla menambahkan bahwa hasil dari grand design dan peta jalan kependudukan ini akan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu. Integrasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan agar lebih terukur, partisipatif, dan berkelanjutan demi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempererat sinergi lintas sektor, memastikan bahwa arah pembangunan kependudukan di Pulau Taliabu selaras dengan agenda pembangunan nasional. Melalui pendekatan yang berpusat pada komunitas, pembangunan keluarga di Taliabu diharapkan mampu menumbuhkan solidaritas, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan kesadaran kolektif untuk menciptakan keluarga yang tangguh dan berdaya.
Lebih jauh, sinergi ideal antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi ini berpotensi besar mewujudkan tata kelola pembangunan kependudukan yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen strategis yang mumpuni, tetapi juga membuka pintu lebar bagi implementasi kebijakan kependudukan yang benar-benar berpihak pada masyarakat dan berakar pada kekayaan budaya lokal. (PERS)
