KPK Ingatkan BUMN: Jangan Jadikan BJR Tameng Korupsi

JAKARTA - Berdasarkan pemetaan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), terdapat tiga akar persoalan utama yang kerap muncul dalam tata kelola Badan Usaha Milik N, egara (BUMN) yakni hilangnya netralitas dalam proses bisnis, penyalahgunaan kewenangan dengan dalih perlindungan Business Judgement Rule (BJR) serta inkonsistensi integritas pada posisi strategis. 

Ketika ketiga hal tersebut terjadi, sistem pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dalam perusahaan berpotensi tidak berjalan.

Baca juga: Dr. Naf'an: Hukum Tak Bisa Dipesan!

Terkait hal itu, KPK menegaskan agar BUMN tidak menyalahgunakan BJR sebagai dalih untuk menutupi praktik korupsi dalam pengambilan keputusan bisnis.

Perlindungan hukum dalam prinsip tersebut hanya berlaku bagi direksi yang mengambil keputusan murni untuk kepentingan korporasi dan tanpa adanya mens rea atau niat jahat.

Baca juga: PWI Desak Penguatan Perlindungan Wartawan di Sidang MK

Penegasan itu dikemukakan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam Kick Off Meeting Monitoring Perbaikan Sistem di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/3/2026)

Dalam forum tersebut, KPK menghadirkan lima BUMN yang pernah ditangani kasusnya oleh KPK, yakni PT Pertamina, PT Taspen, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Perkebunan Nusantara (PN).

Baca juga: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga Polri

Pertemuan ini menjadi bagian dari strategi pencegahan pascapenindakan, guna memastikan praktik korupsi tidak kembali terjadi di perusahaan tersebut.

“Ada pencegahan pascapenindakan karena kami berharap agar tidak berulang kembali. Tidak ada istilah hattrick, ” tegas Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Baca juga: Setahun Kemenimipas, Inovasi Layanan Publik dan Kedaulatan Perbatasan

Setyo menekankan pentingnya dua prinsip utama dalam upaya pencegahan, yakni transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan proses bisnis lebih terbuka dan dapat diakses publik.

"Dari sisi akuntabilitas, akan lebih mudah jika sejak dari awal sudah dipublikasikan. Jika kedua ini sudah dilakukan saya yakin semua akan berjalan baik, ” tuturnya.

Baca juga: Akses Keadilan Terbuka, 267 Posbankum Hadir di Berbagai Kelurahan Jakarta

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengungkapkan prinsip BJR pada dasarnya mewajibkan direksi bekerja sepenuhnya untuk kepentingan korporasi. Namun dalam sejumlah kasus, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan sengaja mengabaikan aturan yang berlaku.

“Masalah imparsialitas. Setiap proses seharusnya dijalankan secara netral, bebas benturan kepentingan, dan tanpa ketimpangan informasi, ” tegas Agus.